Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat  mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu atau Majelis Perkara a quo yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan berkenan menjatuhkan putusan dengan Amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige overheidsdaad);

3. Menyatakan batal Tindakan Pemerintahan Berupa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengusulan pengangkatan dan Penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap :

Surat Pengumuman Nomor : 800/02/I/BKPSDM/2025 Tentang Hasil Akhir Seleksi Kompetensi Dan Pemberkasan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Donggala Formasi Tahun 2024 Tanggal 06 Januari 2025;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pengusulan pengangkatan dan Penetapan Nomor Induk (NI) Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu terhadap :

Surat Pengumuman Nomor : 800/02/I/BKPSDM/2025 Tentang Hasil Akhir Seleksi Kompetensi Dan Pemberkasan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Donggala Formasi Tahun 2024 Tanggal 06 Januari 2025; 

5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara a quo;

SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).