1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau batal:
   1. TERGUGAT I yang tidak menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. Tindaho Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tindaho Jaya tanggal 18 Maret 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
   2. Tindakan TERGUGAT II yang tidak memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Tindaho Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tindaho Jaya tanggal 18 Maret 2011 ke dalam berita acara  penyerahan IUP dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Pusat Nomor: 540/49/DIS.ESDM Perihal Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, tanggal 1 Februari 2021;
3. Mewajibkan  kepada:
   1. TERGUGAT I untuk menyerahkan Izin Usaha Pertambangan PT. Tindaho Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tindaho Jaya tanggal 18 Maret 2011 kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
   2. Tindakan TERGUGAT II untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Tindaho Jaya berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/III/2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Tindaho Jaya tanggal 18 Maret 2011 ke dalam berita acara  penyerahan IUP dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kepada Pemerintah Pusat Nomor: 540/49/DIS.ESDM Perihal Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Minerba, tanggal 1 Februari 2021;
4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili serta Memutus perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).