VI. Petitum/Tuntutan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 500.12.1/443/DKIPS-G.ST/2025, Ditetapkan pada tanggal 04 Desember 2025, tentang Penetapan Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029;

4. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 500.12.1/443/DKIPS-G.ST/2025, Ditetapkan pada tanggal 04 Desember 2025, tentang Penetapan Anggota Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029;

5. Menyatakan bahwa proses seleksi dan penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029 yang menjadi dasar diterbitkannya Objek Sengketa telah dilakukan secara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

6. Mewajibkan Para Tergugat untuk melaksanakan seleksi ulang dan atau memperbaiki proses seleksi Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029 secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membuka dan mengumumkan secara transparan seluruh hasil penilaian (nilai) pada setiap tahapan seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2025–2029;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

 

Jika Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)